Sebutkan Dua Macam Kepanitiaan

Sebutkan Dua Macam Kepanitiaan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Panitia Persiapan Kemerdekaan Republic of indonesia
Indonesian Preparetory Comitee Independence
独立準備委員会
Dokuritsu Junbi Iinkai
Informasi lembaga
Dibentuk 7 Agustus 1945; 77 tahun lalu
 (1945-08-07)
Dibubarkan 29 Agustus 1945; 77 tahun lalu
 (1945-08-29)
Pejabat eksekutif
  • Sukarno, Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
  • Hatta, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia

(bahasa Jepang: 独立準備委員会
,
Dokuritsu Junbi Iinkai)

atau
PPKI
adalah panitia yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Panitia ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 untuk menggantikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), serta diketuai oleh Ir. Soekarno. Izin pembentukan badan ini diberikan oleh Hisaichi Terauchi, seorang marsekal Jepang yang berada di Saigon.[1]
Badan ini dibentuk sebelum MPR ada.[two]

Tanggal pembentukan

[sunting
|
sunting sumber]

Menurut Mohammad Yamin, PPKI didirikan pada seven Agustus 1945. Namun, hal ini dibantah oleh A. B. Kusuma yang berhasil memperoleh dokumen otentik Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan dan PPKI. Menurut Kusuma, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang baru memberikan izin untuk mendirikan PPKI. PPKI sendiri baru dibentuk secara resmi pada tanggal 12 Agustus 1945 setelah Marsekal Hisaichi Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Jepang menyetujui pendirian PPKI dan mengangkat Soekarno sebagai ketuanya.[iii]

Keanggotaan

[sunting
|
sunting sumber]

Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang (12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, two orang dari Sulawesi, 1 orang dari Borneo, i orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari golongan Tionghoa). Susunan awal anggota PPKI adalah sebagai berikut:[4]

  1. Ir. Soekarno (Ketua)
  2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
  3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (anggota)
  4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
  5. R. P. Soeroso (anggota)
  6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
  7. Abdoel Wachid Hasjim (anggota)
  8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
  9. Otto Iskandardinata (anggota)
  10. Abdoel Kadir (anggota)
  11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
  12. Pangeran Poeroebojo (anggota)
  13. Dr. Mohammad Amir (anggota)
  14. Mr. Abdul Abbas (anggota)
  15. Teuku Mohammad Hasan (anggota)
  16. GSSJ Ratulangi (anggota)
  17. Andi Pangerang (anggota)
  18. A.A. Hamidhan (anggota)
  19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
  20. Mr. Johannes Latuharhary (anggota)
  21. Yap Tjwan Bing (anggota)
Baca Juga :   Perhatikan Ilustrasi Berikut Ini

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah half-dozen yaitu:

  1. Achmad Soebardjo (Penasihat)
  2. Sajoeti Melik (anggota)
  3. Ki Hadjar Dewantara (anggota)
  4. R.A.A. Wiranatakoesoema (anggota)
  5. Kasman Singodimedjo (anggota)
  6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

Tanggal viii Agustus 1945, sebagai pimpinan PPKI yang baru, Soekarno, Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi.

Sidang-Sidang PPKI

[sunting
|
sunting sumber]

Sidang 18 Agustus 1945

[sunting
|
sunting sumber]

  • Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
  • Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
  • Tugas Presiden sementara dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya MPR dan DPR.

Sidang 19 Agustus 1945

[sunting
|
sunting sumber]

PPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945.

  • Membentuk 12 Kementerian dan iv Menteri Negara
  • Membentuk Pemerintahan Daerah. Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur.
No. Provinsi Nama Gubernur
1
Jawa Barat

SUTARDJO KARTOHADIKUSUMO.jpg

Mas Sutardjo Kertohadikusumo
2
Jawa Tengah

Raden panji suroso.jpg

Raden Pandji Soeroso
iii
Jawa Timur

RT-Soerjo.jpg

R. Chiliad. T. Ario Soerjo
four
Sumatra

Mr T.M. Hasan.jpg

Mr. Teuku Muhammad Hasan
5
Kalimantan

Pangeran Moh. Noor.jpg

Ir. H. Pangeran Muhammad Noor
six
Sulawesi

Sam Ratulangi.jpg

Dr. G. Due south. S. Jacob Ratulangi
vii
Maluku

Portrait of Johannes Latuharhary.jpg

Mr. Johannes Latuharhary
8
Sunda Kecil

I Gusti Ketut Pudja as the Governor of Lesser Sunda.jpg

I Gusti Ketut Pudja


Sidang 22 Agustus 1945


[sunting
|
sunting sumber]

1. Membentuk Komite Nasional Indonesia

[sunting
|
sunting sumber]

2. Membentuk Partai Nasional Indonesia

[sunting
|
sunting sumber]

3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat

[sunting
|
sunting sumber]

Pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota BKR adalah himpunan bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan semacamnya.

Lihat pula

[sunting
|
sunting sumber]

  • PPPKI
  • BPUPKI
  • Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945

Referensi

[sunting
|
sunting sumber]


  1. ^

    Kahin 1952, hlm. 127.

  2. ^


    “Salinan arsip”. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-23. Diakses tanggal
    2011-11-29
    .





  3. ^

    A.B. Kusuma,
    Lahirnya Undang-undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 2009, hlm. thirteen.

  4. ^


    “Pembentukan PPKI”.
    Tana Ngada.




Bacaan terkait

[sunting
|
sunting sumber]

  • Achmad Soebardjo.(1970). Lahirnja Republik Indonesia. Jakarta Times. Djakarta.
  • Genzo Oku. Tranlated.(1973). Achmad Soebardjo. Republic of indonesia No Dokuritsu To Kakumei. Ryukeishosha. Tokyo.
  • Kahin, George McTurnan (1952).
    Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornell Academy Printing. ISBN 0-8014-9108-8.





Baca Juga :   Mengapa Kamu Memilih Puisi Dari Penyair Tersebut

Sebutkan Dua Macam Kepanitiaan

Source: https://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Persiapan_Kemerdekaan_Indonesia