Pengertian Humas Perdagangan

Pengertian Humas Perdagangan


1. Soal no. ane, 2, 3 dan iv dalam Tugas i ini akan membahas mengenai satu contoh kebijakan publik, yaitu UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan …

Pembangunan Nasional. Dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa: Undang-Undang ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1) politik; 2) teknokratik; 3) partisipatif; 4) atas-bawah (acme-downward); dan five) bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-plan pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari calendar-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa. Pertanyaan: Dengan berdasar pada teori, kemukakan bagaimana kepentingan publik dapat diterapkan dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional? 2. Dengan berdasar pada teori, kemukakan apa saja tipologi kebijakan yang diterapkan pada UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut? 3. Lakukan analisis dengan berdasar pada teori, apa model/pendekatan kebijakan publik yang diterapkan dalam setiap pendekatan dalam perencanaan pembangunan nasional di Indonesia ? ADPU4410-2 ii dari 2 4. Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa: Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (iv) tahapan yakni: i. Penyusunan rencana; Terdiri atas: 1) penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. 2) masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. three) melibatkan masyarakat (stakeholders) dan penyelarasan melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. 4) penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. 2. Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana; Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Pertanyaan: Lakukan analisis dengan berdasarkan teori proses kebijakan publik. a. Apa saja tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional di Republic of indonesia yang menerapkan proses teknokratis? dan bagaimanakah karakteristiknya? b. Apa saja tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional di Indonesia yang menerapkan proses demokratis? dan bagaimanakah karakteristiknya?

Baca Juga :   Jelaskan 3 Perspektif Konsepsi Ketahanan Nasional


i. Jelaskan proses penciptaan uang beredar two. Terangkan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank three. Jelaskan tiga motif teori permintaan uang menurut K …

eynes 4. Jelaskan perbedaan antara teori permintaan uang klasik dengan teori permintaan uang Friedman v. Jelaskan ketiga determinasi faktor angka pelipat ganda uang


Jelaskan empat tahapan yang harus fi kerjakan dalam perencanaan


plisss bantuin yhhh!!! butuh sekarang​

Pengertian Humas Perdagangan

Source: https://edukasi.blog/an-https-brainly.co.id/tugas/6661452