Jelaskan Secara Singkat Rangkaian Peristiwa Usulan Lambang Negara

Sejarah


perumusan Pancasila yang merupakan dasar negara dari bangsa Indonesia memang sudah selayaknya diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, kata Panca yang mempunyai arti Lima dan Sila yang berarti Dasar.

Secara harfiah Pancasila adalah lima dasar. Sebagai dasar negara Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali dan diterapkan dari dan dalam kehidupan sehari-hari berbangsa dan bernegara Indonesia.

Sejarah Perumusan Pancasila

Dikutip dari buku


Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara, Ronto (2012:three),



sejarah perumusan Pancasila dimulai dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang. Diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, BPUPKI beranggotakan 64 orang.

Dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak dua kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei-one Juni 1945 membahas mengenai perumusan dasar negara Indonesia dan ada tiga


tokoh


nasional yang menyampaikan gagasannya yaitu: Mr. Mohammad Yamin, Prof. DR. Soepomo, dan Ir.Soekarno.

Pada tanggal one Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara Republic of indonesia yang dinamakan Pancasila, dan diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPPUPKI. Tanggal 1 Juni ini kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila.

BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Sembilan orang dalam kepanitiaan tersebut bersidang pada tanggal two Juni – 9 Juni 1945. Dalam sidang reses pun terjadi perdebatan antara golongan nasionalisme dengan golongan yang mempertahankan syariat Islam.

Akhirnya rumusan dasar negara Indonesia disepakati, yang diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Berikut isinya:

Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya



Kemanusiaan yang adil dan beradab



Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan perwakilan



Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang kedua pada tanggal ten Juli – 16 Juli BPUPKI membahas tentang rancangan hukum dasar terdiri atas pembukaan (preambule) dan batang tubuh (pasal-pasal) UUD berdasarkan hasil dari panitia Sembilan.

Sebelum perumusan Pancasila dalam Piagam Djakarta disahkan, terjadi perubahan-perubahan yang di lakukan BPUPKI sebelum sidang dimulai. Perubahan-perubahan itu di dasarkan pada laporan utusan Kaigun (Angkatan Laut Jepang) kepada Drs. Mohammad Hatta bahwa daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang tidak beragama Islam merasa keberatan terhadap sila pertama Pancasila.

Masalah keberatan tersebut dibicarakan oleh oleh Drs. Mohammad Hatta dengan four orang anggota PPKI, yaitu 1000.H Wahid Hasjim, Ki Basgus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Dari pembicaraan tersebut disepakati untuk mengubah rumusan dasar negara tersebut sehingga menjadi:

Kemanusiaan yang adil dan beradab.



Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebjaksanan dalam permusyawaratan perwakilan.



Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sampai saat ini rumusan dasar tersebut dikenal sebagai


Pancasila


yang biasa kita baca dan dengarkan. Demikian, pembahasan sejarah perumusan Pancasila secara singkat untuk bisa dipahami bersama.