Dampak Positif Nelayan Menjala Ikan Di Laut

Ilustrasi perahu nelayan (Pexels)

Penulis: Reza P, Editor: Dera

– Rabu, 14 Oktober 2020 | xiii:30 WIB

SariAgri –
Kapal berbendera Vietnam yang melakukan aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perairan Indonesia, sebagian besar ditangkap di Laut Natuna Utara, Kepri, dan diduga tidak lepas dari adanya tumpang tindih klaim kedua negara di perairan tersebut.

Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Denny Abdi dalam siaran pers KKP yang diterima di Jakarta, Rabu (14/10), menyebutkan banyaknya kapal Vietnam yang melakukan
illegal line-fishing
tak terlepas dari adanya tumpang tindih klaim di perairan tersebut.

Berdasarkan information KKP, sejak Oktober 2019, KKP telah menangkap 74 kapal pelaku
illegal fishing
dan 27 di antaranya adalah kapal berbendera Vietnam. Kapal-kapal Vietnam tersebut sebagian besar diringkus di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau di wilayah Perairan Laut Natuna Utara, Kepri.

“Perundingan (klaim) ZEE sudah memasuki pertemuan teknis ke-13 di Hanoi pada November 2019 tentang teknis penarikan garis batas kedua negara,” katanya.

Denny mengungkapkan Republic of indonesia bisa melakukan empat langkah untuk mengatasi kasus
illegal fishing
oleh Vietnam.

Pertama, memperkuat sektor perikanan di Natuna. Hal itu, ujar dia, adalah untuk mengimbangi Vietnam yang telah menyiapkan sektor serupa khususnya di bagian selatan.

“Nelayan Vietnam banyak masuk di (perairan) Natuna, karena industri mereka kuat di wilayah selatan. Kalau kita ingin kuat, bagian industri perikanan di Natuna ekosistemnya harus diperkuat,” ujarnya.

Langkah kedua, menurut Denny, yang segera akan bertugas sebagai Duta Besar Republic of indonesia di Vietnam ini ialah menjajaki peluang kerja sama dengan pelaku usaha di Vietnam.

Ketiga, lanjutnya, pemerintah Republic of indonesia juga perlu memperkuat penjagaan di perairan Natuna Utara. Terakhir adalah harapan adanya percepatan negosiasi terkait zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.

Sementara itu, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) TB Haeru Rahayu memastikan rapat kerja teknis Satgas 115 akan membahas sejumlah agenda, di antaranya meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menangani pencurian ikan.

Baca Juga:
Ini Alasan Kenapa Nelayan Vietnam Suka Mencuri Ikan di Laut Natuna Utara
Aktivitas Perikanan di Indonesia Didominasi Nelayan Kecil

“Dubes RI untuk Vietnam kita undang untuk memberikan pandangan khususnya dari aspek sosial ekonomi pemberantasan illegal fishing di Laut Natuna Utara yang banyak melibatkan kapal berbendera Vietnam,” kata Tebe, panggilannya, yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Satgas 115.

Satgas 115 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 sebagai wujud perhatian serius pemerintah dalam melakukan langkah-langkah terpadu mengatasi pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan khususnya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

Video Terkait