Tujuan Pokok Gerakan Reformasi Adalah

Republic of indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai sejarah kelam dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat dari pemerintahannya. Gerakan reformasi dilakukan oleh seluruh mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk menumbangkan kekuasaan pemerintah Orde Baru yang dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Gerakan reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan.

Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Dimana saat itu, terjadi krisis politik, ekonomi, hukum, sosial maupun krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi.

Disamping itu, banyak faktor yang mempengaruhi gerakan reformasi di Republic of indonesia terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan orde baru dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita orde baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan.

Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, diantaranya :

Krisis Hukum

Dalam bidang hukum pemerintah melakukan intervensi artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).

Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia dan tidak mampu menghadapi krisis global tersebut. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah.

(Baca juga: Dampak Kebijakan Politik dan Ekonomi Masa Orde Baru)

Krisis ekonomi yang melanda tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.

Krisis Politik

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan presiden Soeharto dan kroni-kroninya artinya demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan orde baru bukan demokrasi yang semestinya melainkan demokrasi rekayasa.

Krisis Sosial

Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Republic of indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Dimana, pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.

Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.