Apa Yang Diserukan Oleh Demokrasi Pancasila

KOMPAS.com– Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Sistem demokrasi ini didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia.

Adapun menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sitem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Baca juga: Sumber Nilai Moral dalam Demokrasi Pancasila

Berbeda dengan negara lain, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila.

Berikut ini pengertian demokrasi Pancasila menurut para ahli.

Prof Notonegoro

Menurut Prof Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa (YME), berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Republic of indonesia, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prof Dardji Darmo Diharjo

Pengertian demokrasi Pancasila menurut Dardji Darmo Diharjo adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia.

Pakar hukum sekaligus mantan rektor Universitas Brawijaya itu menjelaskan, perwujudan demokrasi Pancasila di Indonesia sudah tercantum dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

C.S.T Kansil

Sementara itu, Kansil menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila sebagai suatu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, sesuai dengan nilai sila keempat Pancasila.

Kemudian, sila keempat Pancasila yang merupakan dasar negara Republic of indonesia, sudah tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-four.

Baca juga: Perbedaan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila

Selain dari ketiga ahli di atas, pengertian demokrasi Pancasila juga dijelaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978 dan Tahun 1983 serta Ensiklopedia Indonesia.

GBHN 1978 dan 1983 menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila.

Sebab, pemantapan kehidupan konstitusional, kehidupan demokrasi, dan tegaknya hukum dibutuhkan untuk memantapkan stabilitas politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila.